Bakamla Sabangau

Loading

Penyidikan Kriminal Laut: Upaya Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

Penyidikan Kriminal Laut: Upaya Penegakan Hukum di Perairan Indonesia


Penyidikan kriminal laut merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang penting di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km2, tindak kriminal di laut seringkali sulit untuk diawasi dan ditindak. Namun, berkat upaya penyidikan kriminal laut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kejahatan di perairan Indonesia dapat ditekan.

Menurut Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Penyidikan kriminal laut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas kejahatan seperti pencurian ikan, penyuapan, dan perdagangan ilegal di laut, penyidikan kriminal laut menjadi kunci untuk menekan angka kejahatan tersebut.”

Salah satu contoh keberhasilan penyidikan kriminal laut adalah kasus penangkapan kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum berhasil menangkap kapal yang melakukan illegal fishing dan mengamankan pelaku untuk diproses hukum.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penyidikan kriminal laut tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, namun juga untuk melindungi sumber daya laut yang menjadi aset penting bagi Indonesia. Dengan adanya penyidikan kriminal laut yang efektif, dapat diharapkan kejahatan di perairan Indonesia dapat ditekan dan sumber daya laut tetap terjaga.”

Dalam upaya penegakan hukum di perairan Indonesia, kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti Bakamla, Polair, dan KKP sangat diperlukan. Melalui kerja sama yang baik, upaya penyidikan kriminal laut dapat dilakukan secara lebih efektif dan hasil yang maksimal dapat dicapai.

Dengan demikian, penyidikan kriminal laut merupakan salah satu upaya penting dalam penegakan hukum di perairan Indonesia. Dengan adanya upaya ini, diharapkan kejahatan di laut dapat ditekan dan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam mendukung upaya penegakan hukum di perairan Indonesia.